Pemeriksaan IMEI Ilegal Belum Efektif

Pemeriksaan IMEI Ilegal Belum Efektif

VIVA   –  Pemerintah mengingatkan masyarakat, untuk mengecek IMEI sebelum membeli ponsel. Hal ini terkait pemberlakuan aturan, dengan akan memblokir perangkat dengan IMEI ilegal.

Direktur Perlindungan Barang Beredar dan Jasa Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan, Ojak Manurung mengingatkan, hal pertama saat hendak membeli ponsel adalah memeriksa bagian IMEI yang tercantum.

“Kami sampaikan kepada konsumen, pastikan nomor IMEI yang tercantum di kemasan sesuai dengan jumlah surat SIM yang digunakan, ” ujarnya, Rabu, 24 Juni 2020.

Pengecekan IMEI tersebut bisa dilakukan di laman imei. kemenperin. go. id . Ojak menambahkan, konsumen juga bisa meminta penjual menguji dan mencoba masing-masing slot surat SIM di telepon seluler. Setelah diuji, masyarakat bisa melihat apakah ada sinyal pada ponsel yang akan dibeli atau tidak.

Baca juga:   Baru Dipuji Mantan Menkominfo, WhatsApp Pay Bernasib Sial

Untuk pembelian secara online, Ojak juga mengingatkan masyarakat bisa membuat penjual menjamin IMEI pada produk sudah tervalidasi.

“Pembelian secara online, pastikan bahwa penjual menjamin IMEI produk sudah tervalidasi, ” sekapur dia.

Ojak serupa menyampaikan, pihak Kemendag  telah menyurati asosiasi e-Commerce Indonesia atau Idea. Dalam surat itu, Idea diminta mengingatkan pada anggotanya yang menjual produk handphone ,   komputer  genggam dan gentel (HKT), untuk memenuhi ketentuan terkait aturan IMEI ilegal.

“Dengan kewajiban pencantuman IMEI, lalu terkait pemberian jaminan garansi terhadap IMEI tadi, sudah kami  surati Idea, ” ungkapnya.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mengaku  jika penerapan aturan IMEI yang berlaku sejak 18 April belum berjalan dengan efektif. Penyebabnya merupakan, perangkat Central Equipment Identity Register atau CEIR belum beroperasi.

CEIR  merupakan alat pemrosesan data, yang mengelola informasi terpaut IMEI. Plt Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Achmad Rodjih menyatakan penerapan dijadwalkan bisa berlaku efektif 24 Agustus mendatang.

“Jadwalnya 24 Agustus, bisa lebih cepat atau mundur. Diharapkan bisa berjalan efektif pengendalian di 24   Agustus, ” introduksi Achmad.

About the author