Menabur Data Pribadi ke Publik Jangan seperti Memutar Telapak Tangan

Menabur Data Pribadi ke Publik Jangan seperti Memutar Telapak Tangan

VIVA   –  Lembaga Studi dan Advokasi Klub (ELSAM) menegaskan bahwa data karakter tidak boleh sembarangan disebar ke publik. Artinya, harus ada kondisi berupa izin jika sebuah petunjuk sensitif dapat dipublikasi, dan jangan seperti memutarbalikkan telapak tangan. Pada sinilah yang masih menjadi perbincangan.

“Ketika seseorang menginstall aplikasi di ponselnya, apakah dia bisa dikatakan sudah informed consent ? Itu yang masih jadi perdebatan. Level consent -nya seperti apa, ” kata Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar, zaman melakukan Rapat Dengar Pendapat Ijmal mengenai Perlindungan Data Pribadi secara Komisi I DPR, Kamis, 9 Juli 2020.

Dia juga menjelaskan peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi di beberapa negeri, termasuk Uni Eropa dengan GDPR, ada persyaratan soal persetujuan itu. Pertama adalah consent harus diberikan secara bebas dan murni, sehingga subyek data atau si pemilik petunjuk, tahu dan sadar jika menganjurkan persetujuan.

Berikutnya adalah spesifik. Wahyudi membaca permintaan persetujuan dari yang meminta itu harus transparan dan tidak boleh ambigu. Permintaan persetujuan juga harus jelas termasuk dalam norma dan bisa dimengerti.

“Bahwa apakah install bisa dimaknai consent , belum tentu. Karena, subyek data tidak akan kemudian berpikir bahwa itu consent . Dia hanya berpikir kalau dirinya sedang menginstall, ” ungkapnya.

Wahyudi menambahkan persetujuan harus didasari beberapa hal. Misalnya, data apa saja yang diambil dan disimpan berapa lama. Namun sayang, menurutnya, banyak subyek data yang tidak membaca kontrak yang sering ada di beberapa platform.

“Sayangnya seringkali jiwa user , subyek data, tidak pernah membaca tersebut. Akhirnya ada privacy by default . Dari introduksi mengarahkan bahwa platform digital mau menerapkan prinsip pemrosesan data karakter, ” jelas dia.

About the author