Dialog Penyamaan Tarif Telekomunikasi, Indonesia Tidak Negara Sosialis

VIVA   –  Komisi Kepala Persaingan Usaha (KPPU) secara kasar menolak penetapan penyamaan tarif atau fixed price untuk semua operator telekomunikasi di seluruh Indonesia. Sebab, implementasi satu harga untuk seluruh servis telekomunikasi dinilai tidak mencerminkan persaingan usaha yang sehat.

“Penciptaan persaingan usaha yang segar sudah ada di dalam UNDANG-UNDANG Persaingan Usaha. Masa kita sedia mundur seperti zaman Orde Terakhir yang semua dikontrol oleh negara? Indonesia bukan negara sosialis, ” kata Komisioner KPPU, Kodrat Wibowo, belum lama ini.

Baca: Nasib Tarif Petunjuk Internet di Indonesia

Ia melanjutkan, fungsi pasar di industri telekomunikasi sudah berjalan dengan baik, jadi jika ada pihak yang menginginkan tarif seragam maka mereka melecehkan semangat persaingan usaha yang sehat. “Justru, kalau fixed price berdampak kurang bagus untuk persaingan usaha dan bertentangan sama UU. Kami tidak akan pernah setuju fixed price , ” tegasnya.

Kodrat melanjutkan, masa ini layanan telekomunikasi bukan teristimewa sebagai barang publik yang sepenuhnya dikuasai oleh negara. Penetapan harga pun sudah diserahkan pada metode pasar. Ini dibuktikan dengan telah ada beberapa badan usaha dengan menyelenggarakan layanan telekomunikasi dan menganjurkan tarif beragam.

“Penetapan satu tarif untuk layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia tidak barangkali diwujudkan karena terdapat juga keberagaman dalam hal luas wilayah dengan dilayani dan infrastruktur yang tergelar antara satu operator dengan operator yang lain, ” jelasnya.

Kondisi ini, sirih Kodrat, menunjukkan masing-masing operator telekomunikasi memiliki target penggelaran infrastruktur beragam antara satu dengan yang lain, kecuali, negara ambil bagian dengan menentukan target penggelaran infrastruktur kepada seluruh operator dalam rangka meminimalisir perbedaan target tersebut.

“Kami hanya akan mendukung penetapan formula tarif batas atas yang terjangkau bagi masyarakat. Tujuannya agar pelaku usaha menetapkan harga serasi harga kewajaran yang tidak mudarat masyarakat, ” ungkap dia.

Meski begitu, Kodrat mempersilakan regulator telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk membuat penumpil kualitas layanan agar para operator ini dapat menetapkan harganya pantas dengan kualitas layanan yang bakal diberikan kepada masyarakat.

Karena, biaya yang dikeluarkan sebab operator dalam memenuhi standard status layanan adalah komponen penting di pembentukan harga yang nantinya hendak ditawarkan ke konsumen. “Jadi, makna yang diberikan ke masyarakat cocok dengan standard kualitas layanan yang akan diberikan operator ditambah dengan margin yang wajar, ” paparnya.

Sementara itu, Indra  Maulana selaku Kepala Bagian Hukum  dan Kerja Sama Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, mengaku tidak dalam posisi untuk memihak ke siapapun.

Menurutnya, pembangunan harus bersifat adil tidak hanya kepada konsumen tetapi serupa kepada operator. Di satu bagian pemerintah wajib melindungi konsumen, namun di sisi lainnya, pemerintah pula harus menjaga keberlangsungan industri telekomunikasi.

“Berbeda dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun dengan pembiayaan dari APBN. Infrastruktur telekomunikasi yang dinikmati masyarakat dibiayai secara mandiri oleh industri tanpa melibatkan APBN. Bahkan, pembiayaan USO ( Universal Service Obligation ) berasal dari iuran 1, 25 persen pendapatan per operator telekomunikasi, ” tutur Alat.

About the author