Dam Terhadap Grab Tak Ganggu Investasi Asing

Dam Terhadap Grab Tak Ganggu Investasi Asing

VIVA   –  Keputusan Komisi Penilik Persaingan Usaha yang memutus bersalah Grab dalam kasus monopoli, dinilai tidak akan mengganggu investasi langka di Indonesia. Hal itu dikatakan oleh pengamat hukum bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dr  Yudho Taruno Muryanto.

Dia melihat, keputusan KPPU tersebut telah didasari oleh fakta yang kuat dan sudah melalui proses persidangan yang terbuka. Hal ini juga menjadi  jaminan adanya persaingan yang sehat, dalam kegiatan bisnis dalam Indonesia.

“Dalam situasi persaingan usaha, pada prinsipnya Peraturan mengatur kepentingan  antar pelaku jalan. Mereka  bisa orang perorangan, badan usaha, kelompok, atau asosiasi. Dalam konteks kasus ini, ada kaum pelaku usaha yang dalam bukti kutip merasa ada diskriminasi, ” ujarnya di Jakarta, Sabtu 4 Juli 2020.

Yudho menegaskan, setiap karakter usaha harus tunduk pada UU persaingan usaha. Karena, aturan itu akan memberikan jaminan dan keyakinan bahwa kegiatan bisnis telah dijalankan secara sehat dan adil.

“Selama mereka melakukan jalan di Indonesia,   harus tunduk terhadap UU. Tidak peduli lokal atau asing. Pemerintah memang membutuhkan investasi asing,   tapi jangan sampai justru merugikan  pelaku usaha lokal, ” tuturnya.

Beberapa waktu  lalu, Majelis KPPU yang diketuai Dinni Melanie, Guntur Saragih dan Afif Hasbullah menganiaya PT Solusi Transportasi Indonesia menutup denda Rp29, 5 miliar & dinyatakan bersalah melanggar prinsip perlombaan usaha.

Dalam putusannya, majelis menilai PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia dan mitranya, PT Teknologi Pengangkutan Indonesia  bersalah melanggar Bab 14 dan 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terkait dengan keputusan pembalasan denda oleh KPU tersebut, kuasa Hukum TPI,   Hotman Paris Hutapea menyatakan putusan sidang KPPU terhadap kliennya terkait persaingan jalan tak sehat sebesar Rp30 miliar tidak sesuai dengan temuan fakta di lapangan.

“Putusan tersebut merupakan preseden buruk untuk citra dunia usaha Indonesia dalam mata internasional, ” kata Hotman.

About the author